BERITA
  • 26 Juni 2020
  • 0 Komentar
  • 428 Kali Dilihat
KUNJUNGAN LPPL RAPEMDA PRINGSEWU KE RADIO MILIK WARGA DISABILITAS

PRINGSEWU – Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) RAPEMDA Pringsewu diwakili oleh Direktur Utama Rapemda Yuni Efrizal, S.IP dan didampingi oleh kru Rapemda Pujianto, melakukan kunjungan ke radio yang digawangi Suprianto, warga disabilitas yang berlokasi di Kelurahan Waringin Sari Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kamis (25/6/20). Kunjungan ini sebagai tindak lanjut dari kunjungan Wakil Bupati Pringsewu pada hari sebelumnya. Dimana kru Rapemda ditugaskan oleh Wakil Bupati untuk menilik lebih lanjut lokasi radio tersebut, agar dapat memfasilitasi penyaluran hobi dan juga mengembangkan potensi yang ada.

Pada kunjungan tersebut, salah satu kru Rapemda Pujianto, menjelaskan kepada Suprianto tentang syarat administratif dan juga syarat teknis tentang pendirian radio. Dikatakannya, terdapat tiga jenis perizinan radio yaitu izin untuk radio komunitas, radio komersil, dan radio publik. Untuk mendapatkan izin, masing-masing radio harus mempunyai lembaga atau badan hukum yang memiliki akta notaris sebagai legalitas. Contohnya, LPPL Rapemda yang berada di bawah naungan badan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. Contoh lainnya untuk radio swasta, badan hukumnya adalah PT (Perseroan Terbatas). Kru Rapemda sendiri menyarankan kepada Suprianto untuk mendaftarkan radionya sebabagai radio komunitas, yaitu radio yang badan hukumnya dapat berupa yayasan atau karang taruna dan juga komunitas lain seperti komunitas petani dan sebagainya.

Terkait masalah teknis, kru Rapemda juga mengatakan bahwa radio komunitas hanya diizinkan untuk menggunakan frekuensi 107.7, 107.8, dan 107.9 FM dengan jangkauan maksimal hanya dalam radius 7 (tujuh) Kilometer dan tinggi antena 25 (dua puluh lima) Meter serta tegangan 25 (dua puluh lima) Watt. Selain itu, untuk perangkat pemancar radio juga harus tersertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai syarat layak mengudara. Terakhir, setelah semua syarat administratif dan juga teknis terpenuhi, barulah dapat mengajukan izin ke KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan terkait konten yang disiarkan agar tidak disalahgunakan.